Gigaspin88 – Maman Abdurrahman, wakil ketua komisi DPR RI, mengatakan pihaknya membentuk panitia pelaksana (Panja) untuk menangani dugaan kelalaian di balik kebocoran sumur gas dari pembangkit listrik panas bumi PT Sorik Marap (PT SMGP) di Mandailing Natal. Madinah) harus, menyelidiki. . ), Sumatera Utara.
Pada Minggu (24/4), terjadi kebocoran sumur gas yang menyebabkan 21 orang pingsan akibat menghirup gas beracun.
Maman mengatakan kasus kebocoran sumur gas milik PT SMGP yang terjadi beberapa kali tidak dapat diterima. Menurut dia, PT SMGP dituding lalai dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Ini menunjukkan bahwa permasalahannya adalah kelalaian pihak manajemen dalam menerapkan standar K3. Kalau hanya satu kejadian mungkin masih bisa diterima, tapi sudah kesepuluh kali tidak bisa lagi. Tidak setuju. ,”
kata maman kemarin.
“Kami akan bertemu dan membentuk panitia khusus untuk mengawasi pengelolaan perusahaan,”
lanjutnya.
Politisi Golkar mengatakan berbagai kebocoran gas sumur sangat membahayakan nyawa pekerja dan masyarakat sekitar.
Maman juga meminta Departemen ESDM untuk tidak berganti pakaian dan memantau secara ketat kegiatan pengeboran dan georegulasi.
Jika tidak mampu, dia merekomendasikan Kementerian ESDM untuk menyerahkan tugas tersebut kepada Satuan Tugas Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
“Kalau belum siap serahkan saja ke SKK Migas sampai semuanya di bawah satu pintu,”
kata Maman.
Dia mengatakan, dugaan kelalaian PT SMGP menjadi ancaman serius bagi situasi investasi di dunia energi baru dan terbarukan, mengingat upaya pemerintah dan DPR untuk mendorong transisi ke sumber energi lain.
“Jika acara seperti ini sampai ke publik dan dunia usaha tentang bergabungnya georegulatory energy, kami akan melakukan riset dan tindakan yang kuat,”
kata Maman.
Secara khusus, Gubernur Madina Muhammad Jafar meminta Pemerintah Pusat Sukhairi Nasution meninjau kembali kegiatan PT SMGP.
“Kami menyayangkan kejadian ini beberapa kali terulang. Bahkan, ini merupakan peristiwa yang mengejutkan kami. Pemerintah daerah berharap jika itu terjadi, tentu harus dipertimbangkan kembali oleh pemerintah pusat, “
dia berkata
“Dihentikan atau tidak kegiatan ini, bola ada di tangan pemerintah pusat. Karena izinnya dari sana,”
jelasnya.
Jafar mengatakan pemerintah daerah tidak berwenang membatalkan dan membekukan PT SMGP. Jika kejadian tersebut terulang kembali, pemerintah pusat tentunya harus berhati-hati agar tidak merugikan masyarakat.
“Jika ini terus berlanjut, masyarakat kita akan tertindas. Hari ini, 21 orang menderita dengan harapan dapat dirawat dengan baik,”
katanya.
Selain yang terjadi kemarin, PT kembali membocorkan gas beracun dari SMGP. Pada 25 Januari 2021, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Geopolitik (PLTPB) telah selesai.
Pada saat itu, lima orang tewas dan puluhan lainnya tewas akibat masuknya gas beracun dari keran insulasi georegulasi proyek.
Kemudian, pada Senin, 7 Maret 2022, kembali terjadi kebocoran gas beracun dari proyek tersebut. Tercatat 58 orang keracunan gas H2S (hidrogen sulfida) dari proyek tersebut. Semua korban dirawat di rumah sakit karena mual, pusing, dan sesak napas.
Menanggapi insiden terakhir, Polda Sumut mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki kebocoran di sumur gas SMGP PT.
“Kami tetap fokus menangani korban. Kasusnya sendiri masih dalam penyelidikan,”
kata Kabag Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi.
Politik Etnis Indonesia 