Gigaspin88 – Wakil Presiden Lukmanhakim dari Komite II DPR memberikan sanksi kepada walikota dan perangkat desa tiga periode membantu Presiden Joko Widodo pada acara Ratnas DPP Apdesisi di Istrasenayan, bersama Menteri Dalam Negeri Titokarnavian. Saya diminta untuk menambahkannya.
Hal itu disampaikan Lukman dalam rapat kerja Komite II dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di gedung DPR, Senayan, Selasa (5 April).
“Betul memang Kemendagri memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan dengan mendorong pimpinan daerah untuk menjatuhkan sanksi kepada walikota atau pejabat desa yang menghadiri Siratna Istra kemarin dan menyatakan dukungannya kepada Park Jokowi selama tiga periode. Mudah-mudahan demikian,”
ujarnya di persidangan kata Lukas.
Politisi PKB mengatakan, panggilan walikota mengungkapkan dua pelanggaran. Pertama, kegiatan politik praktis yang tidak boleh dilakukan oleh walikota. Kedua pernyataan itu inkonstitusional.
“walikota desa yang mememang dilarang untuk beraktivitas politik oleh undang-undang kita. Kedua, ini inkonstitusional karena konstitusi kita adalah yang terbesar yang bisa kita pimpin untuk dua periode. Karena itu mendefinisikan bahwa hanya ada satu orang,”
katanya.
Menurut Lukman, Kementerian Dalam Negeri memiliki misi dan fungsi (tupoksi) terpenting dan memiliki kewenangan untuk mengatur perkembangan organisasi massa (ormas) di pemerintahan desa.
“Di indonesia, Ministry atau menteri mempunyai tugas dan wewenang utama untuk menrencanakan dan melaksanakan kebijakan di bidang politik. aturan umum otonomi daerah pemerintah provinsi pemerintah desa dan sebagainya,”
ujarnya.
Sebelumnya, Tito mengatakan Siratna tidak memiliki agenda politik untuk warga desa, tetapi pernyataan dibuat untuk mendukung Jokowi selama tiga periode.
Tito mengaku walikota juga merasakan capaian dan perhatian yang diberikan Jokowi terhadap permasalahan desa. Tak ayal, para kepala desa, menurut dia, ingin mendukung Jokowi selama tiga periode.
“Mungkin harapan mereka, adalah demokrasi, negara demokrasi, rakyat [bebas] mau bilang apa-apa,”
kata Tito.
Politik Etnis Indonesia 